IZIN SLF

SLF
(SERTIFIKAT LAIK FUNGSI)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung khusus oleh Pemerintah Pusat, baik secara administratif maupun teknis sebelum dipakai. Setiap bangunan gedung, harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik fungsi, dan diperlukan bukti legal dari pemerintah daerah agar terjamin kevalidannya.

Tanpa SLF, gedung tidak bisa digunakan secara legal. Begitu pentingnya SLF sehingga pengembang yang tidak memiliki sertifikat ini tidak dapat menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, dan tidak dapat memungut biaya layanan dari penghuni. Dengan kepemilikian SLF, pengembang bisa melakukan proses penyerahan hak milik kepada pembeli, memulihkan masing-masing unit dan membuat akta akuisisi.

Persyaratan Pengurusan SLF

Surat Permohonan SLF dan Data Umum Bangunan Gedung
Surat Keabsahan Dokumen dari Pemohon
Fotocopy KTP dan NPWP Pemohon
PBG disertai bukti bayar retribusi/IMB serta gambar yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
Gambar rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh PEMDA/Kawasan
Dokumen KRK/KPPR/IPPT/Advice Planning
Akta Perusahaan dan perubahannya
Dokumen status hak tanah/kepemilikan bangunan gedung (SHM, SHGB, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa)
Rekomendasi Penangkal Petir, Layak Pakai Sistem Proteksi Damkar, Alat Angkut Dinas Tenaga Kerja, Genset dari Dinas Tenaga Kerja, SLO Instalasi Listrik, AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL/ANDALALIN
As Build Drawing dan utilitas drawing
Surat Keterangan Domisili Usaha
Data Perusahaan (NIB, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, dll)
Surat Kerukunan Umat Beragama dan surat keterangan dari Kanwil Kemenag (untuk bangunan fungsi keagamaan)

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Gedung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung

Download Dasar Hukum

Prosedur Pengurusan SLF

SLF

Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung khusus oleh Pemerintah Pusat, baik secara administratif maupun teknis sebelum dipakai.